Pada tahun 1998, menjelang keruntuhan rezim Soeharto, sejumlah kota
besar di negara ini mengalami kerusuhan yang mengakibatkan korban rakyat
sipil. Ketika itu, tanggal 20 Mei pada tahun yang sama, ada gerakan
rakyat yang melibatkan sejuta orang dari seluruh penjuru Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta, banyak yang memperkirakan, Yogyakarta pasti akan
rusuh seperti kota-kota lain. Bahkan, Solo yang hanya berjarak 60
kilometer dari Yogyakarta ternyata mengalami kerusakan sangat dahsyat
akibat amuk rakyat yang tak terkendali.
Perkiraan terjadinya
kerusuhan di Yogyakarta meleset. Memang benar semua penduduk keluar
rumah. Mereka berupaya menuju ke Alun-alun Utara Keraton Yogyakarta.
Jalan penuh, sampai ke lorong-lorong sempit di sekitar kawasan Malioboro
yang padat penduduk. Pemilik toko tidak membuka usahanya. Sebagai
ganti, mereka berpartisipasi dengan menyediakan makanan dan minuman
untuk rakyat yang melalui kawasan di sekitar toko.
Pengaruh Raja
Keraton Yogyakarta Sultan Hamengku Buwono (HB) X jelas besar dalam
menentukan keamanan di wilayahnya. Waktu itu pemerintahan Provinsi DIY
masih dijalankan oleh Paku Alam (PA) VIII, yang juga turut menemui massa
di Alun-alun.
Sultan HB X sebagai raja yang mengayomi masyarakat
dalam kondisi yang genting, penuh ketegangan dan provokasi, sering kali
berkeliling ke seluruh Yogyakarta menenteramkan hati rakyat yang panas.
Konsentrasi massa di pusat perbelanjaan yang sangat rawan dengan aksi
perusakan dan pembakaran berhasil dilunakkannya. Semua merasa berterima
kasih karena merasa diayomi Sang Raja.
Peristiwa itu sering
disebut Pisowanan Ageng, yang menunjuk sebuah ritual pertemuan antara
rakyat dan raja dalam tradisi keraton. Namun, banyak juga yang
mengatakan sebagai gerakan rakyat Yogyakarta. Ini karena peran rakyat
dalam aksi satu juta orang menjelang runtuhnya Soeharto di Yogyakarta
itu sangat nyata.
Ketua Forum Persaudaraan Umat Beriman KH Abdul
Muhaimin mengungkapkan, peristiwa ratusan ribu warga Yogyakarta yang
turun ke jalan pada 20 Mei 1998 itu adalah gerakan rakyat.
”Saya
salah satu yang menjadi organisator bersama-sama dengan Pak Loekman
Sutrisno (almarhum guru besar Universitas Gadjah Mada/UGM). Dalam
rapat-rapat sebelum peristiwa itu, saya selalu ikut. Pada tanggal 19,
sehari sebelumnya, saya menandatangani 300 kartu identitas untuk relawan
di Wisma Bethesda. Untuk menyelesaikan tanda tangan itu sampai pukul
3.00 dini hari. Rapat itu membahas rencana aksi dengan detail,” katanya.
Muhaimin,
pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ummahat Kotagede, juga menjelaskan
kenapa gerakan rakyat Yogyakarta yang melibatkan jutaan warga ini bisa
berlangsung damai, tidak seperti Solo atau Jakarta yang sedemikian
bergolak.
”Faktornya banyak. Sultan juga merupakan salah satu
faktor sehingga aksi menjadi tidak beringas. Di Yogyakarta juga banyak
mahasiswa yang terlibat dan mereka berpikir lebih ilmiah. Tetapi, saya
kira kalau gerakan ini terjadi di kota lain, akan beda. Bisa
hancur-hancuran. Kami semua sadar, kota ini selalu menjadi barometer,
jika Yogyakarta ini bergolak, seluruh Indonesia juga akan bergolak.
Kalau sudah demikian, yang akan menjadi korban justru rakyat. Inilah
yang disadari oleh kami semua,” lanjutnya.
”Peristiwa ini tentu
menunjukkan adanya keistimewaan Yogyakarta. Coba saja lihat, rompi yang
dipakai oleh relawan pada waktu itu hanya terbuat dari kain belacu yang
dilubangi. Kekompakan antara rakyat Yogyakarta dan para aktivis ini
berlangsung sangat erat. Penggalangan terjadi di kantor Pak Loekman
Sutrisno yang berada di UGM, termasuk kita merancang pertemuan di
tingkat rukun tetangga (RT). Semua ini dilakukan untuk membuat
Yogyakarta damai. Sampai-sampai kami ini mengidentifikasi wilayah yang
rawan bergolak, seperti Kricak, Gondomanan, dan Tukangan, itu kami
datangi. Di samping juga menggerakkan para dermawan untuk membuat
spanduk yang kami pasang di seluruh wilayah Yogyakarta. Semua itu keluar
dari kantong warga dengan sukarela,” papar Muhaimin.
Dihubungi
secara terpisah, sejarawan dan guru besar Fakultas Ilmu Budaya UGM
Bambang Purwanto mengatakan, yang paling besar dalam menentukan
keistimewaan Yogyakarta itu rakyat, sedangkan elite itu hanya ”katut”.
”Di
zaman kemerdekaan 1945 merupakan masa awal-awal peran rakyat yang besar
demikian, pula pada zaman reformasi 1998 ada peranan rakyat untuk
mendorong terjadinya reformasi. Dalam isu lokal guna melestarikan
keistimewaan Yogyakarta, bisa dilihat pula peran rakyat yang besar dalam
mengkritisi proses pembangunan Ambarrukmo Plaza dan wacana tentang
pembangunan parkir bawah tanah di bawah Alun-alun Utara Keraton
Yogyakarta. Ini semua menunjukkan peran rakyat,” ujarnya.
Titik penting
Titik
penting yang dipakai untuk menentukan sejarah keistimewaan Yogyakarta
antara lain Piagam Kedudukan 19 Agustus 1945 dari Presiden Soekarno dan
Maklumat (Amanat) 5 September 1945 dari HB IX dan PA VIII yang berisi
pernyataan dua pemimpin itu untuk menggabungkan wilayahnya pada Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
HB IX memang dikenal mempunyai
wawasan yang luas, mempunyai kedekatan dengan rakyat jelata dan
kemampuan yang luar biasa dalam melihat visi ke depan. Namun, HB IX juga
diuntungkan oleh rakyatnya yang mempunyai kesadaran tinggi dalam bidang
politik jauh sebelum kemerdekaan.
Kesadaran yang tinggi tentang
hak merdeka dan nasionalisme diperoleh rakyat berkat pendidikan yang
lama mereka peroleh melalui berbagai sekolah yang didirikan penjajah
maupun elite bangsawan.
Menurut sejarawan Abdurrahman
Surjomihardjo, sebenarnya sebelum Belanda melakukan gerakan Politik Etis
tahun 1900- 1942, juga sebelum zaman Politik Konservatif 1800-1870,
Keraton Yogyakarta telah mendirikan sekolah pada 1848, yaitu Sekolah
Tamanan dan Sekolah Madya. Kedua sekolah itu bertujuan memberikan
pendidikan bagi keluarga Keraton dan keluarga (putra Sentana).
Namun,
pada tahun 1867, pemerintah kolonial Belanda mendirikan Sekolah
Gubernemen yang berlokasi di Keraton, yaitu di Sri Manganti dan
Pagelaran. Dengan berdirinya sekolah gubernemen itu, pihak kolonial
Belanda melakukan tekanan pada Sekolah Tamanan maupun Sekolah Madya,
hingga akhirnya kedua sekolah itu menghentikan aktivitasnya.
Pemerintah
kolonial Belanda kemudian mendirikan Sekolah Rakyat (SR). Meski
mendapat pendidikan dari kolonial, priayi yang memiliki kepedulian pada
nasib bangsa terus berupaya mendirikan lembaga pendidikan sendiri. Dari
upaya mendirikan sekolah ”swasta” atau sekolah partikelir itulah
lahirlah gerakan kebangsaan, seperti Boedi Oetomo (1908), Muhammadiyah
(1912), dan Taman Siswa (1922).
Ketika zaman kemerdekaan, dan
terutama saat ibu kota Republik Indonesia harus berpindah ke Yogyakarta
tahun 1946, Yogyakarta menjadi kota perjuangan yang berisi pejuang dari
berbagai suku, bangsa, dan agama. Semua diterima dengan senang hati oleh
Sultan HB IX. Bahkan, tak sekadar diterima, sejumlah pemimpin dari
daerah lain juga dibiayai hidupnya oleh HB IX.
Misalnya, kesaksian
Sjafruddin Prawiranegara. ”Bukan saja saya baru berkenalan dengan
Sultan HB IX, tetapi antara kami berdua sebenarnya terdapat perbedaan
sosiokultural yang besar. Saya hanya rakyat biasa, walau kadang-kadang
menjabat sebagai menteri seperti pada waktu itu, sedangkan beliau adalah
seorang sultan yang biasa disembah dan diagung-agungkan oleh rakyatnya,
bahkan mungkin juga di luar rakyatnya. Di samping itu, saya seorang
Sunda-Banten dan beliau orang Jawa tulen.”
Bambang Purwanto
berpendapat, pendirian UGM yang mendapat dukungan sangat besar dari
Sultan HB IX secara langsung telah memberikan sumbangan yang sangat
besar dengan apa yang disebut keistimewaan Yogyakarta.
UGM
mengadakan kuliah pertama pada 13 Maret 1946 di Keraton Yogyakarta.
Jumlah mahasiswa semakin hari bertambah banyak. Perkuliahan terhenti
ketika Belanda menduduki Yogyakarta pada 19 Desember 1948. Setelah
persetujuan Roem-Roeijen tanggal 7 Mei 1949, usaha untuk
menyelenggarakan pendidikan UGM mulai muncul kembali.
Persiapan
penyelenggaraan kembali perguruan tinggi ini mendapat dukungan yang
besar dari HB IX, yang menyediakan Pagelaran, Sitihinggil, dan beberapa
bangunan lain milik Keraton, baik untuk kegiatan perguruan tinggi maupun
tempat tinggal, kepada mahasiswa dan pengajar. Dukungan ini bukan hanya
pada tahun pertama keberadaannya, tetapi dapat dikatakan kegiatan utama
UGM sebenarnya berlangsung di sekitar tembok Keraton Kasultanan
Yogyakarta selama sepuluh tahun yang pertama.
UGM menjadi daya
tarik baru bagi masyarakat dari berbagai daerah di Nusantara untuk
datang ke Yogyakarta guna menuntut ilmu. Yogyakarta menjadi tempat
berkumpulnya masyarakat dari berbagai suku dan agama bukan hanya sebagai
kota perjuangan, selanjutnya sebagai tempat untuk menuntut ilmu ketika
masa-masa revolusi fisik telah usai.
UGM, kata Bambang, dari
sejarahnya tidak didirikan atas nama Gadjah Mada an sich, tetapi dia
adalah representasi dalam dari identitas keindonesiaan. Identitas
keindonesiaan itu disadari dan dibesarkan pertama- tama oleh HB IX
sebagai pribadi dan penguasa dan kemudian dibesarkan oleh Yogyakarta,
oleh rakyatnya.
”Ini yang harus dipentingkan, terlepas dari
pertikaian kadang- kadang antara tukang becak atau antarkampung zaman
dulu, tetapi harus ingat, dukungan rakyat Yogyakarta bagi besarnya UGM
sangat besar. Dukungan itu sebenarnya bukan hanya pada UGM, tetapi pada
pendidikan Indonesia, karena kita tahu UGM kan menyuplai sebagian besar
elite terdidik. Itu sangat ditentukan oleh rakyat Yogyakarta,” ujarnya.
Bambang
mencatat, masa-masa antara 1950 dan 1980, hubungan antara mahasiswa dan
masyarakat itu benar-benar hubungan batin, bukan ekonomis seperti yang
sekarang ini terjadi. Hubungan batin itu merupakan kontribusi rakyat
Yogyakarta yang sangat besar bagi pendidikan. ”Kalau kemudian Yogyakarta
punya hak untuk menyandang status keistimewaan, faktor itulah salah
satu yang layak untuk dipertimbangkan selain faktor lain yang misalnya
perannya mempertahankan eksistensi Indonesia pada tahun 1946-1950,”
tegas Bambang.
Memang bukan sekadar peran elite yang membuat
Yogyakarta memperoleh status khusus dalam NKRI. Provinsi ini menjadi
salah satu daerah yang khusus, selain Nanggroe Aceh Darussalam, Papua,
dan DKI Jakarta, karena rakyatnya istimewa, rakyat mempunyai peran
sangat besar dalam mendirikan fondasi maupun tembok keistimewaan
Yogyakarta.
(Bambang Sigap Sumantri)
Sumber : kompas.com
